Ketua MPR: Isu kesetaraan gender jadi arus utama perjuangan perempuan

Jakarta (ANTARA) - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menilai salah satu isu yang menjadi arus utama perjuangan kaum perempuan di berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia adalah terkait keadilan dan kesetaraan gender.

"Isu tersebut yaitu perempuan bisa duduk sama rendah dan berdiri sama tinggi dengan kaum pria. Meskipun telah diperjuangkan selama beberapa dekade, isu ini masih terus mengemuka, bahkan hingga saat ini," kata Bambang Soesatyo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakan Bamsoet saat memberikan Sosialisasi Empat Pilar MPR RI dalam Kongres Ke-25 Persatuan Wanita Republik Indonesia (PERWARI), di Jakarta, Rabu.

Dia mengatakan isu kesetaraan gender menjadi satu dari empat prioritas isu yang diusung Women 20 (W20) dalam Presidensi G20 Indonesia saat ini.

Menurut dia, isu lain yang diusung dalam W20, seperti inklusi ekonomi khususnya pada sektor UMKM, ketahanan perempuan perdesaan, penyandang disabilitas, dan kesehatan yang utamanya akses kesehatan berbasis keadilan gender.

Dia menilai ada dua indikator yang dapat dijadikan rujukan untuk mengetahui sejauh mana cita-cita keadilan dan kesetaraan gender telah berhasil diwujudkan

"Pertama, indeks pembangunan gender yang menggambarkan perbandingan capaian antara indeks pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki," ujarnya.

Dia mengatakan berdasarkan catatan Badan Pusat Statistik (BPS) pada tahun 2017-2021, indeks pembangunan manusia Indonesia dari perspektif gender terus menunjukkan tren positif.

Pada tahun 2017, indeks pembangunan gender nasional mencapai 90,96 dan pada tahun 2021 meningkat menjadi 91,27 masuk dalam kategori tinggi.

Menurut dia, indikator kedua adalah indeks pemberdayaan gender yang mencerminkan keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan partisipasi politik dan ekonomi dengan mempertimbangkan tiga faktor.

"Ketiga faktor tersebut adalah keterlibatan perempuan dalam parlemen, partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional, dan kontribusi perempuan dalam pendapatan pekerjaan," katanya.

Dia mengutip data BPS yang mencatat indeks pemberdayaan gender di Indonesia terus menunjukkan tren perbaikan, meskipun tidak sebesar indeks pembangunan gender.

Pada tahun 2017, indeks pemberdayaan gender sebesar 71,74, meningkat pada tahun 2021 menjadi 76,26, yang terjadi pada seluruh komponen indikator.

"Mulai dari keterlibatan perempuan di parlemen yang meningkat dari 17,32 persen menjadi 21,89 persen, partisipasi perempuan sebagai tenaga profesional yang meningkat dari 46,31 persen menjadi hampir 50 persen hingga kontribusi pendapatan perempuan yang meningkat dari 36,62 persen menjadi 37,22 persen," ujarnya.

Dia menilai masih terbuka banyak ruang dan peluang yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh kaum perempuan, misalnya keterlibatan dalam parlemen.

Menurut dia, meskipun keterlibatan perempuan di parlemen sudah meningkat hingga mencapai 21,89 persen, masih belum memenuhi kuota 30 persen yang disediakan bagi keterwakilan perempuan di parlemen.

"Kondisi tersebut merefleksikan fakta bahwa masih ada pekerjaan rumah yang harus diselesaikan dan semestinya dapat membangkitkan kesadaran bersama untuk meningkatkan peran perempuan pada berbagai sektor kehidupan. Khususnya dalam perspektif perempuan sebagai sumber daya pembangunan," ujarnya.